Home / Berita / e pupns

Tuesday, 6 October 2015 - 22:56 WIB

BKN Tolak 1700 PNS registrasi EPUPNS karena Indikasi Ijazah Palsu

EPUPNS 2015 BKN – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, dari 3,7 juta PNS yang berhasil teregistrasi lewat sistem e-PUPNS, ada 1.700 ditolak. Lembaga tersebut masih mengevaluasi apakah PNS tersebut fiktif alias bodong atau ada kesalahan saat pengisian ePUPNS.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa 1700 PNS tersebut belum disebut berstatus fiktif, melainkan ditolak atau reject paska daftar ulang lewat e-PUPNS 2015 hingga Oktober ini.

ePUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Belum pada status fiktif, masih status ditolak setelah melakukan registrasi. Nanti kita akan evaluasi, apakah data tersebut memang fiktif atau karena kesalahan input saja. Bisa jadi datanya fiktif,” ujar Bima.

Baca Juga  Kemendikbud Imbau Pemda Cairkan Tunjangan Profesi Guru

Namun dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, bahwa pihaknya sendiri belum menghitung kebocoran anggaran karena PNS fiktif tersebut.

Bima Mengatakan bahwa “belum hitung berapa kebocorannya. Kami hanya menghitung PNS fiktifnya. Yang menjadi Ironisnya PNS tersebut setiap bulan menerima gaji,”

Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan RB, Herman Suryatman mengaku, proses registrasi ulang PNS lewat sistem e-PUPNS masih berlangsung hingga Desember 2015, sehingga itu belum menjadi data final dari BKN.

“Kami belum tahu ada 1.700 PNS yang fiktif karena ini kan masih berproses sampai Desember. Masih harus dilakukan pendalaman,” ujar Herman.

Herman juga menjalskan, bahwa nanti akan ada tindak lanjutnya setelah mendapatkan hasil yang pasti, seperti para PNS harus memiliki nomor induk yang berbeda.

Baca Juga  Kinerja PNS, Gaji PNS Rajin Beda dengan yang Malas

“Nanti akan ada tindak lanjutnya setelah ada hasil, misalnya setiap PNS wajib memiliki nomor induk pegawai dan tidak ada yang sama atau lainnya. BKN yang lebih paham. Tapi pasti sebelumnya akan di kroscek,” terangnya.

Share :

Baca Juga

Berita

Pencairan Tunjangan Profesi Guru Jangan Lewat 16 April

Berita

Sayembara Desain Logo OSN Kemdikbud

Berita

Inilah 10 Tuntutan Aksi Gabungan Guru Honorer

Berita

Rancangan Baru Gaji PNS, berikut bocorannya

Berita

Inilah Propinsi peraih Nilai Integritas Tertinggi

Berita

Inilah seragam PNS Terbaru dan Jadwal Pemakaiannya

Berita

Surat Sanggahan Menpan RB mengenai Jadwal CPNS 2016

Berita

2,9 Juta guru siap-siap di tes Kompetensi bulan depan