KIP Usulkan Kurikulum Keterbukaan Informasi Diajarkan di Sekolah

KIP Usulkan Kurikulum Keterbukaan Informasi Diajarkan di Sekolah – Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono mengusulkan kurikulum keterbukaan informasi publik  termasuk  dalam materi pendidikan di sekolah maupun Perguruan Tinggi di Indonesia.

Abdulhamid menyatakan bahwa beliau sudah menyampaikan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M. Nasir pada hari Jumat 3 Juli 2015 lalu.

Adapun isi surat yang beliau sampaikan menjelaskan soal tujuan hadirnya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14/2008. Dua butir tujuan dari UU KIP di antaranya sangat terkait dengan dunia pendidikan, yaitu pada butir d dan f dari Pasal 3 UU KIP.

(Baca Juga :Unduh Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) )

“Butir d berbunyi mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan butir f berbunyi mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Abdulhamid

Hamid mengemukakan bahwa  keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dapat mencegah korupsi sehingga hal tersebut harus ditanamkan sejak dini. Nilai-nilai yang ditanamkan adalah terbuka, bersikap melayani, serta bebas korupsi.

Atas dasar itulah Ketua KIP meminta kedua menteri yang mengurusi pendidikan bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai moral dengan memasukkan kurikulum tentang keterbukaan informasi publik ke dalam pendidikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

“Jika materi keterbukaan informasi belum bisa dimasukkan ke kurikulum, yang penting harus sudah dimulai dengan memasukkan ke salah satu butir pertanyaan atau soal dalam ujian-ujian, baik ujian di intern masing-masing sekolah maupun ujian nasional,” harap Ketua KIP tersebut.