Jenis-jenis Evaluasi Supervisi

Jenis-jenis Evaluasi Supervisi – Evaluasi membutuhkan perhatian di dalam dunia pendidikan. Dari pemerintahan ke atas hingga ke bawah, semua menemukan meningkatnya permintaan untuk evaluasi. Kebanyakan tekanan dari evaluasi muncul dari keinginan untuk menemukan apa yang salah tentang sekolah itu, mengapa hasil belajar menurun, mengapa sekolah terlihat tidak efektif dan lain-lain.

Jenis Evaluasi Supervisi

Berikut ini beberapa jenis evaluasi supervisi :

Berdasarkan fungsi :

  1. Diagnostic : menentukan ada atau tidak adanya keterampilan prasyarat, menentukan siswa tingkat sebelum penugasaan, mengelompokkan siswa sesuai dengan berbagai karakteristik yang dikenal atau diduga berkaitan dengan mode alternative instruksi, penentuan penyebab yang mendasari kesulitan belajar berulang.
  2. Formatif : umpan balik kepada siswa dan guru pada siswa maju melalui penempatan. Lokasi kesalahan dalam hal struktur penempatan dapat dirumuskan.
  3. Summative : umpan balik kepada siswa dan guru pada siswa maju melalui penempatan. Lokasi kesalahan dalam hal struktur penempatan dapat dirumuskan.

Berdasarkan waktu

  1. Diagnostic : untuk penempatan pada awal penempatan, semester atau tahun kerja selama diperlukan.
  2. Formatif : selama pembelajaran
  3. Summative : pada akhir unit, semester atau tahun kerjasama

Berdasarkan penekanan dalam evaluasi

  1. Diagnostic : kognitif, afektif, psikomotorik perilaku, fisik, psikologis dan faktor lingkungan
  2. Formatif : perilaku kognitif
  3. Summative : perilaku kognitif umumnya tergantung pada materi pelajaran, kadang-kadang psikomotorik, perilku kadang-kadang afektif.

Berdasarkan jenis instrumentasi

  1. Diagnostic : formatif instrument dan summative untuk hadir, tes prestasi standar, tes diagnostic standar, membuat instrument guru observasi dan check list
  2. Formatif : dirancang khusus instrument formatif
  3. Summative : ujian akhir atau summative

Syarat Usul Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Cara dan Syarat Usul Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan – Salam edukasi, menurut Surat Dirjen GTK No. 14652/B.B2/PR/2015 Tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerbitan NUPTK bagi guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan Formal dan Non formal tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

 

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya tentang penggunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Guru dan Tenaga Kependidikan dan tindak lanjut dari pengelolaan dan penerbitan NUPTK di tahun 2016, dapat kami sampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut;

1. Program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2016 menggunakan Dapodik Guru dan Tenaga Kependidikan yang terintegrasi dengan Dapodik yang dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK),Ditjen Dikdasmen dan Ditjen PAUD dan DIKMAS. inilah mekanisme penerbitan usul NUPTK Baru Tahun 2016

2. Sesuai hasil kesepakatan rapat sebelumnya, penerbitan NUPTK akan menjadi tugas dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK)dengan tetap berkoordinasi kepada Tim Dapodik Unit Utama yang akan dilaksanakan mulai tahun 2016.

3. Adapun syarat dan ketentuan penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut;

I. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB
II. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Non Formal
(KB/TPA/SPS,PKBM/TBM, Kursus, dan UPT)
III. Guru PNS/CPNS,Pengawas PNS, dan Guru bukan PNS
IV. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Non Formal PNS/CPNS
dan bukan PNS
V. S-1/D4 dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau dari LPTK /PTS yang terakreditasi Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah Januari 2006

Unduh Surat Edaran Penerbitan NUPTK bagi guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015

Download Disini
Demikian informasi tentang ” Syarat Usul Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan ” semoga bermanfaat

Syarat Penerima BOP PAUD Tahun 2015

Syarat Penerima BOP PAUD Tahun 2015 – Salam edukasi, kebijakan Direktorat Pembinaan PAUD adalah menjamin ketersediaan PAUD bagi seluruh anak usia 0-6 tahun. Ketersediaan PAUD memiliki konsekuensi adanya lembaga PAUD yang memberikan layanan sesuai kelompok sasaran, dan dapat diakses oleh semua anak usia dini tanpa ada diskriminasi. Target layanan PAUD hingga tahun 2015 adalah Angka Partisipasi Kasar PAUD untuk kelompok anak usia 3-6 tahun mencapai 70%. Pencapaian target tersebut harus didukung dengan ketersediaan masyarakat untuk menyertakan anaknya khususnya usia 3-6 tahun ke satuan PAUD yang ada.

Syarat Penerima BOP PAUD Tahun 2015

Adapun Tujuan Program BOP adalah untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk memberikan panduan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD).

 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bersifat bantuan terbatas, sehingga memungkinkan pemberian bantuan tidak sesuai dengan jumlah anak yang dilayani di Satuan PAUD yang bersangkutan. Penentuan penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ditetapkan berdasarkan penilaian oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota terhadap pengajuan dana BOP dari Satuan PAUD. Adapaun syarat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut;

 

  1. Memiliki rekening aktif atas nama Satuan.
    Rekening yang digunakan atas nama satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi, CQ, QQ, dan rekening atas nama satuan kerja pemerintah.
  2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  3. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat.
  4. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun.
  5. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun.
  6. Mengisi Formulir Pengajuan Dana BOP dengan menggunakan format terlampir (lampiran 1) dan diajukan ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
  7. Satuan tidak mendapatkan dana bantuan rintisan penguatan, atau Percontohan di tahun yang sama.
  8. TK atau satuan PAUD Negeri memungkinkan mangajukan dana BOP apabila tidak memperoleh dana operasional dari pemerintah daerah.

Demikian informasi tentang ” Syarat Penerima BOP PAUD Tahun 2015 ” semoga bermanfaat

Menumbuhkan budi pekerti, Lagu Indonesia Raya dinyanyikan sebelum belajar

Menumbuhkan budi pekerti, Lagu Indonesia Raya dinyanyikan sebelum belajar – Salam Edukasi, Mendikbud Anies Baswedan baru-baru ini mensosialisasikan Peraturan Mendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengatakan, kegiatan menumbuhkan karakter positif itu diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Mendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang akan segera terbit. Dalam peraturan itu, diatur bentuk-bentuk kegiatan wajib maupun pembiasaan umum yang dapat dilakukan sekolah kepada peserta didik. Adapun isi dari peraturan yang akan terbit yang kami kutip sebagian dari isi sosialisasi dari kemdikbud sebagai berikut :

Internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual

Kegiatan Wajib yang dilaksanakan yaitu :

Guru dan peserta didik berdoa bersama sesuai keyakinan masingmasing-masing, sebelum dan sesudah hari pembelajaran, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian di bawah bimbingan guru.

Contoh-contoh pembiasaan baik

  • Membiasakan untuk menunaikan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaannya baik dilakukan di sekolah maupun bersama
    masyarakat.
  • Membiasakan perayaan Hari Besar Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat.
  • Membiasakan siswa menginisiasi dan melakukan kegiatan sosial.

(Baca Juga : Mendikbud Sosialisasikan Peraturan tentang Penumbuhan Budi Pekerti)

Penanaman nilai kebangsaan dan kebhinnekaan

Kegiatan Wajib yang dilaksanakan yaitu :

  • Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai dengan
    ketetapan sekolah.
  • Melaksanakan upacara bendera pada pembukaan MOPDB untuk jenjang SMP, SMA/SMK.
  • Sesudah berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

  • Sebelum berdoa saat mengakhiri hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu daerah, lagu wajib nasional maupun lagu terkini yang bernuansa patriotik atau cinta tanah air.

Contoh-contoh pembiasaan baik

  • Mengenalkan beragam keunikan potensi daerah asal siswa melalui berbagai media dan kegiatan.
  • Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional dengan mengkaji atau mengenalkan pemikiran dan semangat yang melandasinya melalui
    berbagai media dan kegiatan.

Pada Point kegiatan wajib di atas dipaparkan bahwa Sebelum melaksanakan pembelajaran, siswa memulai pembelajaran dengan berdoa, sesudahnya guru dan peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya.

 

 

7 Prioritas Penerima Program Indonesia Pintar

7 Prioritas Penerima Program Indonesi Pintar – Salam edukasi, Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program presiden Joko Widodo pada pemerintahan sekarang ini.

Mungkin banyak pembaca yang bertanya, Apa yang dimaksud Program Indonesia Pintar ?

Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang merupakan bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

juknis program Indonesia Pintar

Apa Tujuan Program Indonesia Pintar ?

  1. Menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah.
  2. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
  3. Menarik anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah.
  4. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.
  5. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

7 Prioritas Penerima Program Indonesia Pintar

  1. Penerima BSM 2014 Pemegang KPS yang ada dalam Dapodik
  2. Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum menerima BSM 2014
  3. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan(PKH) non KPS
  4. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan
  5. Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam
  6. Anak usia6-21 tahun yang tidak bersekolah(drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah
  7. Siswa/anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya, seperti:
  • Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah
  • dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis, Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Intisari Permendikbud Nomor 55 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah

Intisari Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah – Salam Edukasi bagi pembaca dan pengunjung ” RUMAH BELAJAR “. Sesuai judul di atas tentang orientasi peserta didik baru di sekolah di atur dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 2 Juli 2014 dan kemudian diundangkan tanggal 4 Juli 2014, adapun Intisari yang bisa kita ambil dari peraturan tersebut adalah Sebagai berikut:

1. Tiap sekolah selenggarakan masa orientasi peserta didik baru selama jam belajar di sekolah pada minggu pertama masuk sekolah selama 3-5 hari

2. Masa orientasi peserta didik bertujuan untuk mengenalkan program sekolah, lingkungan,cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan kepramukaan

3. Masa orientasi peserta didik sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut

4. Sekolah dilarang melaksanakan masa orientasi yang mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan atau tindakan destruktif yang merugikan peserta didik baru

5. Terkait masa orientasi, sekolah dilarang memungut biaya dan membebani orangtua dan peserta didik dalam bentuk apapun

6. Kepala sekolah dan guru di sekolah yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan masa orientasi peserta didik baru

7. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengendalikan masa orientasi peserta didik baru menjadi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif & kreatif

 

Demikian artikel tentang ” Intisari Permendikbud Nomor 55 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah ” semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian.

 

Unduh contoh brosur penerimaan siswa baru format psd

Unduh contoh brosur penerimaan siswa baru format psd – Salam Edukasi pembaca “ Rumah Belajar “ Sebentar lagi tahun pelajaran 2014/2015 akan berakhir. Sekolah-sekolah sudah mulai menyiapkan pelaksanaan Penerimaan Siswa baru (PSB). Selain formulir pendaftaran untuk siswa baru, tidak kalah pentingnya brosur penerimaan siswa baru dapat anda buat sebagai media promosi sekolah anda, sehingga diharapkan sekolah anda banyak siswa baru yang akan mendaftar di tahun pelajaran yang akan datang. Dikesempatan kali ini saya akan memberikan contoh desain brosur penerimaan siswa baru yang dapat anda edit karena file yang akan kami berikan dengan format PSD jadi dapat anda edit dengan menggunakan software photoshop.

(Baca Juga :Hore !! Skripsi tak Lagi Syarat Lulus S1)
Contoh Desain Brosur penerimaan siswa baru ini kami berikan secara gratis buat anda pembaca setia kami sehingga tidak repot lagi dengan mendesain sendiri. kemudian Silakan anda edit sesuai selera anda
Adapun demo desain brosur penerimaan murid/siswa baru ini dapat anda lihat di bawah ini :

unduh contoh brosur penerimaan siswa baru
unduh contoh brosur penerimaan siswa baru

Silakan unduh / download Contoh Desain Brosur penerimaan siswa baru dengan format PSD
download-4
(Baca Juga :Hore !! Gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri Cair Sebelum Puasa)
Demikian Artikel “Unduh contoh brosur penerimaan siswa baru format psd “ semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Unduh Permendikbud No.5 Tahun 2015 Tentang Kriteria kelulusan Peserta Didik UN

Unduh Permendikbud No.5 Tahun 2015 Tentang Kriteria kelulusan Peserta Didik UN – Tak terasa sebentar lagi sekolah akan mengadakan Ujian Nasional tahun 2015, persiapan demi persiapan mungkin sudah bapak/Ibu guru laksanakan demi lancarnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2015 mulai dari menambah jam belajar siswa dengan mengadakan les diluar jam sekolah.

 

Pada kesempatan ini, kami akan memberikan Permendikbud No.5 Tahun 2015 Tentang Kriteria kelulusan Peserta Didik Ujian Nasional yang mungkin Bapak/Ibu guru belum memilikinya.

download form artikel

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) DR. Anies Baswedan mengatakan, persiapan pelaksanaan UN terus berjalan. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa tanggal 27 Januari 2015, Mendikbud menjelaskan saat ini rancangan prosedur operasi standar (POS) telah disiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). POS ini baru akan dikeluarkan jika perubahan peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 telah ditandatangani presiden.

Baca Juga : Unduh Prosedur Operasi Standar (POS) BSNP Tentang Ujian Nasional 2015

Demikian Unduh Permendikbud No.5 Tahun 2015 Tentang Kriteria kelulusan Peserta Didik UN Semoga bermanfaat bagi Bapak/Ibu guru.

 

Kontribusi XL Axiata dalam Memajukan Dunia Pendidikan

Di era teknologi yang makin canggih sekarang serba online, membaca berita sudah bisa online, belanja online, bukan hanya itu saja yang serba online. Sekarang ini, dalam bidang pendidikan pun untuk mendapatkan data yang real, cepat dan fleksibel. Di bidang pendidikan contoh sekarang ini yang menggunakan pendataan online seperti Input data Padamu Negeri, Lapor BOS Online, Sinkronisasi dapodikdas dan dapodikmen, Uji Kompetensi Guru (UKG), dan sebagainya.
Mengingat pentingnya Internet di sekolah untuk melaksanakan pendataan online tersebut, saya sebagai operator sekolah di sebuah desa pinggiran pastinya memerlukan provider yang handal dengan kecepatan yang sangat cepat untuk mengakses Internet. Beberapa kali saya coba dengan kartu CDMA buat modem untuk akses internet namun baru beberapa bulan pakai sudah terasa kurang cocok karena kecepatan koneksi yang turun naik sehingga kemudian beralih ke modem GSM.

xl-logo

Sebagai operator sekolah di SDN Tambak Sirang Baru pentingnya koneksi Internet untuk membuka portal padamu negeri dan sinkronisasi data pokok pendidikan dasar (dapodikdas) memerlukan internet yang cepat, kemudian saya mencoba modem GSM yang saya beli dari teman sama-sama operator sekolah dengan harapan mendapatkan sinyal dan koneksi internet yang cepat.

Awalnya saya coba kartu ” A ” yang katanya memiliki Kouta internet yang besar dan harga yang cukup murah, setelah saya coba namun harapan itu sirna. Untuk mendapatkan sinyal saja sangat susah apalagi mengharap koneksi cepat dan handal.

Kemudian saya coba beli kembali Kartu ” B ” yang katanya Internet super cepat, namun tak terbukti kebenarannya sehingga kartu yang saya beli terbuang percuma. Bahkan saya mencoba membeli antena penguat sinyal modem agar mendapatkan sinyal maksimal tetap tidak menghasilkan koneksi internet yang cepat dan stabil.

Kemudian saya memilih provider XL Axiata dengan berbagai pilihan paket layanan internet yang katanya handal, cepat dan stabil untuk mengerjakan input data di portal padamu negeri dan sinkronisasi dapodikdas, dan ternyata benar terbukti cepat dan stabil koneksi internet saya. Sehingga pekerjaan saya sebagai operator sekolah dapat berjalan lancar.

 

Kontribusi Xl Axiata saat ini sangat membantu kami dalam dunia pendidikan, selain dalam hal pendataan online yang kami laksanakan di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah turut terbantu dengan adanya koneksi internet yang handal serta kuota yang besar yang dihadir oleh XL ini sehingga dalam mencari bahan ajar yang diperlukan sangat mudah seperti mengunduh video-video yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah sangat terbantu dan tidak takut kouta internet habis.

Selain itu, sebagai blogger saya menggunakan xl di rumah yang memberikan koneksi internet cepat dan stabil menjadi pilihan saya dalam memenuhi kebutuhan internet saya.

 

Terima kasih XL yang telah memberikan koneksi Internet dan stabil serta kouta yang besar buat kami para Operator Sekolah.

Tunjangan guru dilebur dengan System Penggajian Tunggal PNS

Tunjangan guru dilebur dengan System Penggajian Tunggal PNS – Tunjangan profesi yang diperoleh guru berstatus pegawai negri sipil setelah lulus proses sertifikasi akan dihapuskan. Hal itu merupakan konsekuensi dari system penggajian tunggal yang hendak diterapkan pemerintah untuk semua PNS , termasuk guru , pada 2015.

Dalam system penggajian tunggal yang disusun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat komponen gaji , tunjangan kinerja , dan tunjangan kemahalan. System baru itu diharapkan meningkatkan kualitas kinerja PNS yang berjumlah sekitar 4,6 juta orang , termasuk guru PNS yang berjumlah sekitar 1,7 orang.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengemukakan hal itu dalam diskusi terbatas “ Arah Pendidikan Indonesia “ yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Senin (16/6) , di Bentara Budaya Jakarta.

guru-mengajar

Tunjangan guru dilebur dengan System Penggajian Tunggal PNS

Hadir dalam diskusi tersebut , atara lain , mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif; Guru Besar (Emeritus) Universitas Negeri Jakarta HAR Tilaar; pemikir kebangsaan Yudi Latif; Guru Besar Ekonomi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Ace Suryadi; Rekor UPI Sunaryo Kartadinata; Guru Besar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Paul Suparno; CEO Penerbit Minzan dan dosen filsafat Haidar Bagi; serta Guru Besar Ilmu Pendidikan Unoversitas Negeri Jakarta Soedijarto.

Eko Prasojo mengatakan , kebijakan baru itu untuk meningkatkan kinerja PNS , transparansi , dan keadilan.

“Selama ini ada anggapan PNS itu nyaman dan tidak bias di pecat,” ujarnya. “Nanti diubah. PNS menandatangani kontrak kinerja dan diukur. Jika kinerjanya bagus , bias mendapatkan bonus setiap tahun,” kata Eko.

Dalam system penggajian tunggal, kata Eko , ada dua komponen , yakni gaji pokok (75 persen) dan capaian kinerja (25 persen). Gaji pokok berbasis beban kerja , tanggung jawab jabatan , dan resiko. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan kinerja berdasarkan kinerja individu.

Pemberlakuan system penggajian tunggal itu , menurut Eko, akan membuat system remunerasi menjadi transparan. Tidak aka nada lagi pegawai negeri sipil yang gajinya kecil , tetapi take home pay besar.

Selain memperbaiki system penggajian, sesuai undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , eselon tiga dan eselon empat juga akan dievaluasi. Pada tataran itu akan didorong untuk diciptakan tenaga-tenaga fungsional yang professional.

JANGAN MERUGIKAN

Ketua Umum PGRI Sulistiyo meminta pemerintah menyosialisasikan kebijakan peleburan tunjangan sertifikasi menjadi satu system penggajian. Sebelum system diterapkan hendaknya dikomunikasikan dulu supaya tidak menimbulkan kegelisahan.

“Prinsipnya , guru tidak boleh dirugikan, baik dari sisi nominal dana yang diterima maupun system, mekanisme , prosedur , dan tingkat kerumitannya,” ujar dia.”

Sulistiyo menilai, kebijakan sertifikasi sudah tepat. “Namun , jika dirasa menyulitkan dan terlalu eksklusif, saya kira guru sama pendapatnya dengan saya , tidak berkeberatan diatur kembali (dalam undang-undang baru),” ujarnya

Link Sumber : Pgri.or.id

Lomba Foto Bidang pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2015, Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PIH Kemdikbud), menyelenggarakan Lomba Foto Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2015.
Tema Lomba adalah: “Penguatan Pelaku Pendidikan: siswa, guru, orangtua, dan kepala sekolah”
Subtema:
1. Sekolah sebagai tempat yang menyenangkan
2. Pendidikan sebagai proses kegembiraan
3. Memuliakan guru
4. Peran orangtua dan guru dalam membangun karakter kejujuran siswa
Kriteria Lomba:
1. Kategori lomba foto meliputi 3 kategori yaitu kategori pelajar, kategori guru dan/atau orangtua siswa, serta kategori wartawan.
2. Foto adalah karya asli, tidak rekayasa, duplikatif, replikatif, ataupun reproduksi.
3. Foto belum pernah/tidak sedang diikutsertakan dalam lomba apapun.
4. Fotografer bukan pegawai Kemdikbud Pusat.
5. Pengambilan foto dapat menggunakan kamera DSLR, kamera saku, maupun kamera smartphone high resolution.
6. Peserta dapat mengirimkan maksimal 5 foto.
7. Pengiriman foto dalam format JPEG dengan ukuran maksimum 2,50 MB per foto, resolusi 72 per inch, berwarna (full colour), dan dibuat pada tanggal 1 Januari s.d 2 April 2015, ke email: lombafoto@kemdikbud.go.id, paling lambat tanggal 2 April 2015, pukul 16.00 WIB, dengan mencantumkan judul foto dan narasi singkat.
8. Setiap peserta wajib melampirkan identitas pengirim yaitu: nama lengkap, akun twitter, alamat, email, nomor telpon/handphone, fotocopy Kartu Pelajar untuk pelajar, fotocopy KTP/SIM dan Kartu Keluarga untuk guru dan/atau orangtua siswa.
9. Semua foto yang disertakan dalam lomba, wajib diunggah di akun twitter peserta dengan mention ke akun @kemdikbud_RI dan menggunakan tagar #lombafotokemdikbud.
10. Khusus kategori wartawan, karya fotonya sudah pernah dimuat di media cetak atau media online, disertai bukti pemuatan dan melampirkan kartu pers.
11. Karya Foto yang telah dikirim menjadi milik panitia untuk kepentingan publikasi dan hak siar Kemdikbud.
12. Pengumuman hasil lomba melalui www.kemdikbud.go.id, facebook Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta twitter @kemdikbud_RI pada bulan Mei 2015.
13. Pemenang I, II, dan III tiap kategori berhak atas piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan uang tunai masing-masing sebesar:
Juara I : Rp 10.000.000 (dipotong pajak)
Juara II : Rp 7.500.000 (dipotong pajak)
Juara III : Rp 5.000.000 (dipotong pajak)
14. Keputusan panitia bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat. Panitia berhak menggugurkan karya foto apabila diketahui tidak sesuai dengan kriteria lomba

Download Brosurnya disini
download form artikel

Inilah syarat Pengajuan NUPTK bagi PTK non PNS Terbaru

RUMAH BELAJARNUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) merupakan kode identitas unik yang diberikan kepada seluruh Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Staf) di seluruh satuan pendidikan (Sekolah) di Indonesia.

NUPTK dibangun oleh Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas tahun 2006.

Pendidik yang berhak mengajukan NUPTK, akan mendapatkanhimbauan untuk mengajukan NUPTKdi halaman dasbor masing-masing.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memiliki NUPTK dapat memperoleh NUPTK dengan persyaratan sebagai berikut :

Bagi Pendidik dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah NEGERI memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Usia minimal >= 18 tahun terhitung dari tanggal lahir dengan TMT sebagai pendidik pertama kali.
  2. SK Guru awal terekam sebelum 1 Agustus 2014 (Khusus Guru di Sekolah Negeri)
  3. Cetak Portofolio terbaru
  4. Copy legalisir ijazah pendidikan terakhir minimal D4/S1
  5. SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota sebagai Guru, atau SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PTK yang masih berlaku (Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan pelaksana turunannya).

Bagi Pendidik dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah SWASTA memenuhi syarat, sebagai berikut:

  1. Usia minimal >= 18 tahun terhitung dari tanggal lahir dengan TMT sebagai pendidik pertama kali.
  2. SK Guru awal terekam sebelum 1 Agustus 2010 (Khusus Guru di Sekolah Swasta)
  3. Cetak Portofolio
  4. Copy Akte Pendirian Yayasan
  5. Copy legalisir ijazah pendidikan terakhir minimal D4/S1
  6. SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) sebagai Guru atau Kepala Sekolah minimal selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung mulai tanggal terbit SK awal sebelum tanggal 1 Agustus 2010 (pada sekolah yang sama atau berbeda) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan tidak berlaku surut (contoh SK tertanggal tahun 2014 menjelaskan masa kerja tahun 2010).

Semoga bermanfaat bagi anda semua

 

Sumber Referensi :

http://bantuan.siap-online.com

http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id

Cara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar

Jakarta, Kemendikbud — Pada awal November 2014, Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu menerima dana tunai dari pemerintah secara reguler.

Untuk tahap awal, KIP diberikan bersamaan dengan pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan SIM Card(kartu ponsel) yang berisi uang elektronik bagi 1 juta keluarga penerima KKS di 19 kabupaten/kota.

Penerima KIP adalah anak usia sekolah dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau KKS. Mereka berasal dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Karena pembagian KIP dilakukan secara bertahap, maka belum semua penerima KKS mendapatkan KIP.

Agar dapat KIP, keluarga penerima KKS membawa KKS dan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari RT/RW/Lurah/Kepala Desa yang menyatakan anak adalah anggota keluarga KKS ke sekolah/madrasah tempat anak bersekolah/terdaftar.

Sekolah/Madrasah kemudian mencatat informasi tentang anak tersebut ke dalam daftar calon penerima KIP dan mengirimkan formulir ke Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota lalu mengirimkan rekapitulasi calon penerima KIP ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama. Khusus sekolah di bawah naungan Kemendikbud, operator sekolah wajib memasukkan informasi siswa ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Setelah menerima rekapitulasi calon penerima KIP, Kemendikbud/Kemenag akan mencetak dan mengirimkan KIP tambahan ke alamat sekolah atau rumah tangga.

Bagi keluarga penerima KPS yang telah menjadi penerima BSM, masih dapat menggunakan KPS dengan cara membawa KPS ke sekolah/madrasah tempat anak bersekolah untuk didaftarkan sebagai penerima KIP.

Jika masyarakat ingin bertanya atau mengadu seputar PIP, Kemendikbud membuka Unit Pengaduan PIP, bisa diakses melalui laman http://pengaduanpip.kemdikbud.go.id dan pesan layanan singkat (Short Message Service—SMS) 0856691616099

sumber: portal kemdikbud

Kemdikbud : UN Tahun ini tetap soal Pilihan Ganda

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan soal Ujian Nasional (UN) 2015 sama seperti tahun sebelumnya yakni pilihan ganda.

“Tetap sama, soal-soalnya pilihan ganda,” ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Nizam dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa soal pilihan ganda itu berlaku untuk UN berbasis kertas maupun komputer.

Kemdikbud merintis UN berbasis komputer yang akan dilangsungkan di 862 sekolah di Tanah Air mulai UN 2015.

“Untuk sementara masih pilihan ganda. Nanti kalau sudah berbasis komputer semua baru ada essai,” katanya.

Perbedaannya dengan tahun sebelumnya, adalah tidak menentukan kelulusan.

Kemdikbud mengakui kesalahan jadwal UN dan meralat jadwal untuk jenjang SMP sederajat dari yang diumumkan sebelumnya yaitu 4-6 Mei 2015 menjadi 4-7 Mei 2015, sedangkan untuk jenjang SMA sederajat tetap 13-15 April.

“Dikarenakan untuk SMP ada empat mata pelajaran. Seluruh persiapan Insya Allah sesuai jadwal,” ujar dia.

Nizam juga menyampaikan lulusan sekolah di Tanah Air kalau mau mendaftar di Malaysia cukup menggunakan hasil UN. Hasil UN juga digunakan sebagai persyaratan masuk PTN di Hong Kong.

Sumber : antaranews.com