Banyak sekolah yang tak kembali ke KTSP, Mendikbud surati Dinas Pendidikan

JAKARTA – Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13) lalu beralih ke Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) mendapat respons beragam. Banyak daerah yang ngeyel tetap menjalankan K-13.

Dari tanggapan yang beragam itu, Mendikbud Anies Baswedan mengirimkan surat penghentian implementasi K-13 kali kedua. Bedanya jika pada surat pertama dulu ditujukan ke kepala sekolah, sedangkan surat kedua ini ditujukan ke kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Harapannya, dinas pendidikan kabupaten dan kota bisa mengkoordinasikan jajaran sekolah di wilayahnya masing-masing. Supaya sekolah-sekolah bisa menuruti keputusan penghentian K-13. Jajaran Kemendikbud akan mengevaluasi “keampuhan” surat kedua itu.

Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Didik Suhardi menuturkan, memang benar banyak sekolah di daerah-daerah yang tetap menjalankan K-13. Sekolah-sekolah itu ogah kembali menerapkan KTSP dengan beberapa alasan.

“Umumnya mereka menetapkan melanjutkan K-13 karena merasa sudah siap,” jelas Didik di kompleks DPR, Rabu (21/1). Dia mengatakan salah satu kesiapan dari sekolah adalah buku-buku pembelajaran berbasis K-13 sudah sampai di sekolah.

Didik menjelaskan, sah-sah saja sekolah yang sudah siap untuk tetap menjalankan K-13. Tetapi tidak bisa serta merta memutuskan di internal sekolah sendiri-sendiri.

Sekolah yang tetap menjalankan K-13 harus mendapatkan izin dari Kemendikbud. Setahu Didik, sampai saat ini Mendikbud Anies Baswedan belum mengeluarkan surat persetujuan sekolah di luar sasaran untuk menerapkan K-13.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan sasaran implementasi K-13 hanya di 6.221 unit sekolah. Sementara sekolah lainnya, kembali menjalankan KTSP. Aturan ini berlaku pada Januari ini, tepatnya saat dimulainya semester genap tahun pelajaran 2014/2015.

Didik menjelaskan, di lapangan banyak sekali faktor yang membuat sekolah tetap melanjutkan implementasi K-13. Di antaranya adalah sudah adanya buku pelajaran K-13 di sekolah-sekolah.

Jika buku itu tidak digunakan, kepala sekolah bisa diperiksa aparat penegak hukum terkait pemborosan anggaran negara. “Kepala sekolah tentu takut jika sampai diperiksa kejaksaan,” ungkap Didik.

Dengan ketakutan itu, pihak kepala sekolah memilih cara aman. Yakni tetap menggunakan buku-buku K-13 yang sudah telanjur dipesan dan sampai di sekolah.

Namun, jika ada keputusan dari dinas pendidikan kabupaten/kota bahwa semua sekolah harus kembali ke KTSP, kepala sekolah tidak perlu takut untuk mengikutinya. Sebab, keputusan kembali ke KTSP dan menyimpan buku-buku K-13 sudah ada rujukan kebijakan dari dinas pendidikan setempa.

Sumber : JPNN.com

Transisi kurikulum 2013 berlaku sampai 2020

RUMAH BELAJAR – Pemerintah menetapkan masa transisi kurikulum berlaku sampai 2020. Pelatihan guru mulai diintensifkan di seluruh sekolah.

Selang seminggu setelah surat edaran Mendikbud Anies Baswedan tentang pembatasan Kurikulum 2013 dikirim ke sekolah, dia menerbitkan Permendikbud No 160/2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2013 dan 2006 pada 11 Desember. Disebutkan sekolah mulai jenjang dasar hingga menengah atas akan melaksanakan Kurikulum 2006 sampai tahun ajaran 2019/2020.

Tertulis juga bahwa sekolah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapat pelatihan dan pendampingan bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah. Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi kurikulum 2013.

Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, transisi hingga 2020 itu memang disebutkan di PP 32/2013 sebagai pengganti PP No 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Disebutkan klausul bahwa pemberlakuan Kurikulum 2013 selambat-lambatnya dilaksanakan tujuh tahun sejak pertama kali dilaksanakan.

”Jadi kan Kurikulum 2013 awalnya dilaksanakan 2013 lalu sehingga memang pelaksanaan secara total Kurikulum 2013 semestinya 2019/2020,” seperti dikutip oleh koran sindo kemarin. Mantan Dirjen PNFI Kemendikbud itu menjelaskan, hal ini berarti pula sekolah yang belum siap menjalankan Kurikulum 2006 harus menunggu hingga 2020. Namun peraturan ini pun bersifat fleksibel.

Pasalnya, jika ada sekolah dengan Kurikulum 2006 sudah memenuhi syarat memakai Kurikulum 2013 bisa berpindah statusnya. Begitu pula sebaliknya sekolah dengan Kurikulum 2013 bisa turun statusnya dengan memakai Kurikulum 2006 jika kinerjanya jelek. Diperlukannya lima tahun masa transisi kurikulum karena untuk mengantisipasi daerah-daerah yang belum siap secara sumber daya dan infrastruktur.

Kemendikbud juga akan melakukan seleksi ketat mana sekolah yang sudah siap untuk menjalankan Kurikulum 2013 tersebut. Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo berpendapat, memang harus ada seleksi yang detail dari Kemendikbud untuk memvalidasi sekolah yang siap.

Jangan sampai ada modus bisnis dalam penunjukan sekolah yang siap tersebut. Pasalnya, sekolah pasti akan menyatakan kesiapan melaksanakan Kurikulum 2013 untuk menjaring sebanyak-banyaknya siswa untuk mendaftar ke sekolah tersebut.

”Ini masalah kejujuran di dunia pendidikan. Terus terang kejujuran di bidang pendidikan kita masih sangat memprihatinkan. Kalau memang siap ya silakan. Tapi ngomongnya saja siap, kenyataannya belum,” ujarnya.

PGRI selaku organisasi yang menaungi 3,2 juta guru memang kemarin sudah menyatakan sikapnya untuk mendukung kebijakan Mendikbud yang akan memperbaiki kurikulum, tetapi dengan beberapa catatan. Pertama, revisi Kurikulum 2013 hendaknya jangan parsial karena perbaikan kurikulum ini akan memakan waktu lama sehingga dampak terburuknya ialah adanya dualisme pembelajaran yang mengarah ke diskriminasi.

Penyebabnya adalah Kemendikbud hanya menunjuk 6.221 sekolah yang mayoritas eks RSBI sebagai sekolah yang sudah berstatus unggul sebagai pelaksana Kurikulum 2013. Seharusnya jika memang menjadi uji coba, sampelnya harus beragam antara sekolah yang unggul, kurang, dan belum unggul. Kedua, sekolah yang menjalankan Kurikulum 2013 hendaknya telah tersedia perangkat kurikulum yang lengkap dan guru sudah terlatih dengan baik.

Kemendikbud harus tegas untuk tidak memberi izin bagi sekolah yang belum siap atau baru menjalankan satu semester. Usulan ketiga, menurutnya, pemberlakuan kurikulum sebaiknya dimulai pada semester ganjil tahun ajaran 2015/2016.

Sumber : Koran Sindo

Sejumlah Daerah ingin lanjutkan kurikulum 2013

Sejumlah Daerah ingin lanjutkan kurikulum 2013 – Semenjak diberhentikannya kurikulum 2013 Perdebatan tentang penerapan Kurikulum 2013 di Indonesia terus berlangsung. Banyak sekolah-sekolah mengaku siap melanjutkan penerapan Kurikulum 2013.
Dinas Pendidikan Jawa Timur dan beberapa daerah lain sepakat ingin melanjutkan penerapan Kurikulum 2013. Malah beberapa daerah yang ingin melanjutkan Kurikulum 2013 sudah menyampaikannya kepada pemerintah pusat.

kurikulum-2013Menanggapi keinginan sekolah-sekolah yang tetap menginginkan berlakunya Kurikulum 2013, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan mengatakan telah menerima beberapa surat terkait keinginan untuk melanjutkan penerapan kurikulum tersebut.

“Ya tidak apa-apa. Kita terima suratnya, tetapi keputusan kita tetap,” ujar Anies kepada Tribunnews.com, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Penggagas program Indonesia Mengajar ini menegaskan, penerapan sekolah-sekolah yang tetap melanjutkan telah diatur melalui peraturan yang berlaku. Persoalan berlanjutnya penerapan Kurikulum 2013 atau kembalinya ke Kurikulum 2006 dinilai pada kesiapan murid dan guru.

“Ini bukan masalah cetak-mencetak. Jangan sampai masalah ini menjadi guru dikorbankan,” ucap Anies.

Kepada wartawan, Anies mengatakan, kesiapan penerapan kurikulum disebabkan juga karena percetakan buku atau kesiapan anak-anak dan guru. Anies mengatakan, ia tidak mengubah mata pelajaran, tetapi lebih kepada ekosistem pendidikan.

“Anak-anak belum siap, guru belum siap, tetapi ada dorongan terkait cetak-mencetak. Jangan gara-gara ini, murid dan guru dikorbankan. Makanya, saya tegaskan dalam surat edaran untuk gubernur, wali kota, dan bupati semua kontrak ditunaikan,” tegas mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Jumat lalu, Anies menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006. Sementara itu, sekolah yang sudah melaksanakan selama tiga semester diminta tetap menggunakan kurikulum 2013 sambil menunggu hasil evaluasi. Anies berharap sekolah yang dijadikan bisa menjadi model dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ideal.

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah hentikan kurikulum 2013

RUMAH BELAJARMenteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, Anis Baswedan, memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia sesuai dengan surat resmi Nomor : 179342/MPK/KR/2014 Tanggal 5 Desember 2014. Dia menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006. Sementara itu, sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester diminta tetap menggunakan kurikulum tersebut.

Baca Juga :

Surat Resmi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Tentang penghentiaan pelaksanaan Kurikulum 2013

“Dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, maka Kurikulum 2013 dihentikan,” kata Anies kepada wartawan, Jumat (5/12).

Anis mengatakan implementasi Kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas telah dilakukan pada tahun pelajaran 2013/2014 di 6.221 sekolah di 295 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Proses penyempurnaan Kurikulum 2013 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dilaksanakan di sekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester terakhir,” jelas Anies di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (5/12), di hadapan awak media.

Menurut Anies perbaikan Kurikulum 2013 dilakukan demi kebaikan semua elemen dalam ekosistem pendidikan terutama peserta didik.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini kembali menyinggung soal pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu cepat. Anies pun berharap agar pelaksanaannya yang sudah dievaluasi kali ini bisa berjalan setahap demi setahap. Sekolah yang dijadikan contoh pun nantinya akan jadi model dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ideal bagi sekolah-sekolah lain.

Incoming Search :

Kurikulum 2013 dihentikan

Surat Resmi Pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah dihentikan

Ganti Menteri Ganti kurikulum, apakah benar ?

Surat Resmi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Tentang penghentiaan pelaksanaan Kurikulum 2013

Surat Resmi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Tentang penghentiaan pelaksanaan Kurikulum 2013

Nomor : 179342/MPK/KR/2014 5 Desember 2014
Hal : Pelaksanaan Kurikulum 2013
Yth. Ibu / Bapak Kepala Sekolah
di
Seluruh Indonesia

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Semoga Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan bahagia saat surat ini sampai. Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada Ibu dan Bapak serta semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menjadi pendorong kemajuan bangsa Indonesia lewat dunia pendidikan.

Melalui surat ini, saya ingin mengabarkan terlebih dahulu kepada Kepala Sekolah tentang Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, sebelum keputusan ini diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.
Sebelum tiba pada keputusan ini, saya telah memberi tugas kepada Tim Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk membuat kajian mengenai penerapan Kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan menyusun rekomendasi tentang penerapan kurikulum tersebut ke depannya.

Harus diakui bahwa kita menghadapi masalah yang tidak sederhana karena Kurikulum 2013 ini diproses secara amat cepat dan bahkan sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di seluruh tanah air sebelum kurikulum tersebut pernah dievaluasi secara lengkap dan menyeluruh.

Seperti kita ketahui, Kurikulum 2013 diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan di semua sekolah di seluruh tanah air pada Tahun Pelajaran 2014/2015. Sementara itu, Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, yaitu tiga bulan sesudah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Pada Pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa Evaluasi Kurikulum bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
2. Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
3. Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
4. Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.

Alangkah bijaksana bila evaluasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 ayat 2 dilakukan secara lengkap dan menyeluruh sebelum kurikulum baru ini diterapkan di seluruh sekolah. Konsekuensi dari penerapan menyeluruh sebelum evaluasi lengkap adalah bermunculannya masalah-masalah yang sesungguhnya bisa dihindari jika proses perubahan dilakukan secara lebih seksama dan tak terburu-buru.

Berbagai masalah konseptual yang dihadapi antara lain mulai dari soal ketidakselarasan antara ide dengan desain kurikulum hingga soal ketidakselarasan gagasan dengan isi buku teks. Sedangkan masalah teknis penerapan seperti berbeda-bedanya kesiapan sekolah dan guru, belum meratanya dan tuntasnya pelatihan guru dan kepala sekolah, serta penyediaan buku pun belum tertangani dengan baik. Anak-anak, guru dan orang tua pula yang akhirnya harus menghadapi konsekuensi atas ketergesa-gesaan penerapan sebuah kurikulum. Segala permasalahan itu memang ikut melandasi pengambilan keputusan terkait penerapan Kurikulum 2013
kedepan, namun yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini adalah kepentingan anak-anak kita.

Maka dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, serta diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, saya memutuskan untuk:
1. Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006. Bagi Ibu/Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, mohon persiapkan sekolah untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. Harap diingat, bahwa berbagai konsep yang ditegaskan kembali di Kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam Kurikulum 2006, semisal penilaian otentik, pembelajaran tematik terpadu, dll. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi guru-guru di sekolah untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kelas. Kreatifitas dan keberanian guru untuk berinovasi dan keluar dari praktik-pratik lawas adalah kunci bagi pergerakan pendidikan Indonesia.

2. Tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini menerapkan, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013. Pada saat Kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan lalu sekolah-sekolah ini (dan sekolah-sekolah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) dimulai proses penyebaran penerapan Kurikulum 2013 ke sekolah lain di sekitarnya. Bagi Ibu dan Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, harap bersiap untuk menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013. Kami akan bekerja sama dengan Ibu/Bapak untuk mematangkan Kurikulum 2013 sehingga siap diterapkan secara nasional dan disebarkan dari sekolah yang Ibu dan Bapak pimpin sekarang. Catatan tambahan untuk poin kedua ini adalah sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013, dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, dapat mengajukan diri kepada Kemdikbud untuk dikecualikan.

3. Mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pengembangan Kurikulum tidak ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek. Kemdikbud akan melakukan perbaikan mendasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh guru-guru kita di dalam kelas, serta mampu menjadikan proses belajar di sekolah sebagai proses yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita.

Kita semua menyadari bahwa kurikulum pendidikan nasional memang harus terus menerus dikaji sesuai dengan waktu dan konteks pendidikan di Indonesia untuk mendapat hasil terbaik bagi peserta didik. Perbaikan kurikulum ini mengacu pada satu tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan mutu ekosistem pendidikan Indonesia agar anak-anak kita sebagai manusia utama penentu masa depan negara dapat menjadi insan bangsa yang: (1) beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab; (2) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) cakap dan kreatif dalam bekerja. Adalah tugas kita semua untuk bergandengan tangan memastikan tujuan ini dapat tercapai, demi anak-anak kita.

Pada akhirnya kunci untuk pengembangan kualitas pendidikan adalah pada guru. Kita tidak boleh memandang bahwa pergantian kurikulum secara otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimanapun juga di tangan gurulah proses peningkatan itu bisa terjadi dan di tangan Kepala Sekolah yang baik dapat terjadi peningkatan kualitas ekosistem pendidikan di sekolah yang baik pula. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan akan makin digalakkan sembari kurikulum ini diperbaiki dan dikembangkan.

Pada kesempatan ini pula, saya juga mengucapkan apreasiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah Ibu dan Bapak Kepala Sekolah berikan demi majunya pendidikan di negeri kita ini. Dibawah bimbingan Ibu dan Bapak-lah masa depan pendidikan, pembelajaran, dan pembudayaan anak-anak kita akan terus tumbuh dan berkembang. Semoga berkenan menyampaikan salam hangat dan hormat dari saya kepada semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang dipimpin oleh Ibu dan Bapak. Bangsa ini menitipkan tugas penting dan mulia pada ibu dan bapak sekalian untuk membuat masa depan lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan nasional.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 5 Desember 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Anies Baswedan

 

Sumber : https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI/posts/655757491200361?fref=nf

Wow, AS Ternyata Terapkan Kurikulum 2013

Siapa sangka jika “kurikulum 2013” ternyata juga diterapkan di Amerika Serikat? Dalam kurikulum Nathick High School (NHS) di AS, terdapat program serupa dengan program peminatan yang ada pada jenjang SMA dalam kurikulum 2013.

Hal ini ditemukan Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Muchlas Samani saat berkunjung ke Negeri Paman Sam itu atas undangan USAID. Dalam kegiatan bersama beberapa rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia itu, dia menemukan “kurikulum 2013” di Amerika.

Dalam kurikulum NHS, ada mata pelajaran yang diberi kode AP (Advance Programme). Program ini mirip dengan program peminatan yang ada di jenjang SMA pada kurikulum 2013.

“Saya terkejut ketika menemukan contoh tes matematika untuk anak K-12 (setingkat dengan kelas 12) dalam mata pelajaran dengan kode AP. Saya sungguh kaget karena soal itu mirip dengan yang dipelajari mahasiswa teknik di akhir semester satu atau bahkan semester dua,” tutur Muchlas, seperti dinukil dari laman Unesa, Jumat (27/9/2013).

Menurut Muchlas, adanya program tersebut melahirkan sejumlah kosekuensi. Meskipun tetap ada keuntungan yang bisa dirasakan para siswa pada sekolah yang menerapkan kurikulum tersebut.

“Sisi positifnya, siswa yang memang berminat akan mendapatkan soal dengan level mutu yang cukup tinggi. Namun sisi minusnya, saya menduga mereka akan melupakan mata pelajaran lain,” ujarnya.

Selain itu, kata Muchlas, di NHS ada program pembinaan profesional guru yang disebut Professional Learning Community (PLC) yang setara dengan Komite Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Indonesia namun berada di level sekolah.

Di samping itu NHS punya guru yang ditunjuk sebagai master teacher yang tugasnya memantau tugas guru lain dan membimbing guru se-matapelajaran dalam melaksanakan PLC. Setiap hari, guru mata pelajaran sejenis atau serumpun bertemu selama 45 menit untuk membahas pengalaman mengajar hari itu. Hasilnya direkam sebagai bagian dari portofolio guru.

“Sungguh menarik fenomena itu, ketika kita ‘meninggalkan’ KKG dan MGMP, tetapi NHS justru melaksanakannya secara konsisten dan menurut para guru di sana manfaatnya sangat baik. Semoga menjadi pelajaran dan bahan kajian yang menarik di Indonesia,” urai Muchlas.

Dia menyatakan, dengan tunjangan profesi yang diterima para guru, konon akan ada Evaluasi Kinerja Guru. Berdasarkan evaluasi tersebut, para guru dengan kinerja yang buruk akan dihentikan tunjangan profesinya. “Semoga MGMP/KKG/PLC dapat dijadikan wahana pembinaan guru dan dijalankan secara konsisten ke depan,” paparnya.

Sumber : news.okezone.com