Berita

Kabupaten dan Kota Wajib Urus PAUD dan Kesetaraan

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) wajib menyediakan sarana, prasarana, dan anggaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta kesetaraan. Hal ini sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. "Ini aturan baru, bahwa PAUD dan kesetaraan wajib masuk dalam SPM. Itu berarti pemda harus ikut terlibat," ujar Sekretaris Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kementerian Pendidikan dan K...

Pemerintah akan Ubah Skema Pensiun PNS 2018

RUMAH BELAJAR - Pemerintah berencana membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 ini. Adapun banyak formasi Penerimaan CPNS yang diterima akan disesuaikan dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah pensiun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (P...

Inilah kabupaten di Kalimantan yang akan terima CPNS 2018

Inilah kabupaten di Kalimantan yang akan terima CPNS 2018 - Pemerintah Kabupaten Bulungan Prop. Kalimantan Utara sudah memastikan akan membuka seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam tahun 2018 ini. Pemerintah Kabupaten Bulungan mendapatkan kuota penerimaan CPNS sebanyak 220 orang CPNS dari berbagai formasi yang diperlukan daerah tersebut. Menurut Sekretaris Daerah Kabupate...

Menpan Temukan Info Hoax Penerimaan CPNS 2018

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi (MenpanRB) memperingatkan warga Negara Indonesia untuk waspada terhadap informasi hoax terkait penerimaan CPNS Tahun 2018. Ini menyusul ditemukannya surat bodong berisi informasi penerimaan tenaga honorer. Surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali beredar m...

Semoga Tahun 2018 Tunjangan Sertifikasi Guru SMK tak Molor Lagi

Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang kerap disebut tunjangan sertifikasi terkait perubahan kode mata pelajaran akibat kebijakan Kurikulum 2013, menjadi masalah selama 2017. Masalah terutama banyak menimpa para Kepala SMK dan guru SMK. "Sosialisasi konversi mata pelajaran (mapel) kurang mendalam sehingga ada salah persepsi di beberapa rekan dan operator. Beberapa di antaranya ada yang beranggapab...

Puluhan Guru Honorer Ngadu ke Dewan, Ternyata Terkait Masalah Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Puluhan guru honor terlihat mendatangi DPRD Banjar. Mereka mempertanyakan terbitnya SK Bupati Banjar beberapa waktu lalu. Kedatangan guru honor ini diterima Ketua Komisi IV DPRD Banjar HG Abdurrahman, Wakil Ketua Khairudin serta anggota komisi IV. Hadir pula Sekretaris Disdik Fauzi Ghani. Johan Martha sah satu guru honor mempertanyakan terbitnya SK guru honor...

Sudah 7 Bulan Guru Honorer tak Gajian

Dana Program Sekolah Gratis (PSG) ke seluruh SMA/SMK di Provinsi Sumatera Selatan, untuk triwulan II dan III hingga kini tak kunjung cair. Padahal, dana itu dipakai sekolah untuk membayar gaji honorer dan kegiatan operasional. Akibatnya, beberapa guru honorer tak gajian sampai 7 bulan. Itu terjadi di beberapa SMA/SMK di daerah, contohnya OKU Timur. "Sudah 7 bulan ini saya mengajar tanpa mendapa...

Catat! 3 PTS Ini Dilarang Wisuda dan Terima Mahasiswa Baru

Direktorat Jenderal (Dirjen) Kelembagaan Iptek dan Dikti menjatuhkan sanksi administratif terhadap tiga perguruan tinggi swasta (PTS) di Sumatera Utara. Ketiga PTS yang disanksi secara administratif itu adalah Sekolah Tinggi Kesehatan Sumatera Utara (STIKes Sumut), Univeristas Al Wasliyah Medan (Univa Medan) dan Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu. Ketiga kampus tersebut dilarang menerima mahasi...

KPAI: Film G30S/PKI tak Layak Ditonton Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, film Pengkhianatan G30S/PKI tidak layak ditonton anak-anak. Film garapan sutradara Arifin C Noer selama era Orde Baru (ORBA) menjadi tontonan yang wajib diputar setiap 30 September. Saat masa reformasi bergulir, film itu akhirnya berhenti tayang di layar kaca. Hingga kini film Pengkhianatan G30S/PKI tidak pernah lagi diputar. Namun jelang 30 ...

6.296 Guru Garis Depan jadi CPNS, Honorer K2 Kecewa Berat

Pelepasan 6.296 guru garis depan (GGD) berstatus CPNS ke daerah pengabdian oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, Selasa (12/9), membuat ratusan ribu honorer kategori dua (K2) kecewa berat. Mereka menuding pemerintah ingkar janji karena bukannya mengangkat guru-guru yang sudah lama mengabdi menjadi CPNS. Namun, malah mengisi kekurangan guru di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dengan guru-g...